Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) No. 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan peraturan yang berkonotasi terhadap perkembangan karir ASN, karena…
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) RI menggantikan SIPD Merah Putih yang selama ini digunakan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga diperlukan bimtek agar OPD memahami perbedaan yang cukup signifikan, terutama dalam menu perencanaan pada SIPD RI.Dengan…
Bendahara Penerimaan merupakan salah satu Pejabat Perbendaharaan Negara yang memegang peranan sangat krusial di Satuan Kerja, khususnya dalam mengelola penerimaan Negara. Sama seperti Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan secara fungsional bertanggungjawab…
Penerapan Standar Harga Satuan Daerah dalam Penyusunan APBD. Urgensi menerbitkan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang SHSR ini karena perilaku belanja daerah yang belum optimal, efektif dan efisien Penerapan SHSR…
Bendahara adalah Pejabat yang diangkat oleh menteri / pimpinan lembaga / kepala kantor / kepala satuan kerja untuk membukukan dan mempertanggungjawabkan seluruh transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja yang…
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja guna memprioritaskan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya…
Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) memberikan angin segar bagi unit desa untuk mengembangkan usaha yang telah mereka kelola. Beleid turunan dari Undang-undang…
Sering sebuah instansi atau perusahaan kesulitan membuat produk foto kontemporer untuk keperluan dokumentasi, pameran, kemasan produk, website, annual report, inhouse magazine, laporan presentasi & komunikasi visual lainnya. Padahal foto-foto untuk…
Dalam rangka membangun persepsi terhadap agenda nasional reformasi dibidang Manajemen Daerah khususnya pengelolaan keuangan daerah, untuk terciptanya keterpaduan gerak dan langkah seluruh aparat daerah dalam menyikapi pembaharuan baik pada aspek…
Probity audit adalah konsep yang mengacu pada integritas (integrity), kebenaran (uprightness), dan kejujuran (honesty) dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan di sektor publik. Konsep ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya…
