THEMA BIMTEK LKKN

  1. BIMTEK Implemntasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 79 Tahun 2022
    Materi Bahasan :
     Penggunaan dan Pengelola Kartu Kredit Pemerintah Daerah
     Pengajuan, Penerbitan dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
     Pelaksanaan Pembayaran Dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
     Biaya Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
  2. BIMTEK Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Bagi PA, KPA, PPK SKPD, PPK Unit SKPD, PPTK dan Bendahara
    Materi Bahasan :
     Bendahara Pengeluaran SKPD
     Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
     Pembukuan Penerimaan SP2D UP/GU/TU
     Pembukuan Belanja Menggunakan Uang Persediaan
     Pembukuan Belanja Melalui LS
     Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya
     Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan
     Pertanggungjawaban Penggunanan TU
     Pertanggungjawaban Administratif
     Pertanggungjawaban Fungsional
  3. BIMTEK Memahami Kebijakan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan / HPP
    Materi Bahasan :
     UU Harmonisasi peraturan perpajakan UU No. 7 Tahun 2021
     Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
     Peraturan Peralihan
     14 Turunan UU HPP
  4. BIMTEK Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bendahara, PPK – SKPD, PPTK, BUD dan Verifikasi
    Materi Bahasan :
     Penatausahaan Keuangan Daerah
     Tugas dan Tanggung Jawab serta Mekanisme Kerja PA,PPK SKPD, PPTK dan Bendahara
     Penataan Akutansi Keuangan Daerah, Lingkup Keuangan Daerah, Struktur APBD, Struktur Pendapatan, Struktur Belanja/Kelompok Belanja (Belanja tidak langsung/Non Aktivitas dan Belanja Langsung/Aktifitas, Struktur Pembiayaan (Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan).
     Pelaksanaan dan penatausahaan Anggaran Daerah
     Wewenang Bendahara Keuangan
  5. BIMTEK Sosialisasi dan Implementasi Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 serta Pedoman Penyusunan APBD TA. 2023
    Materi Bahasan :
     Ketentuan Umum tentang Penyusunan RKPD TA 2023 dan Penyusunan APBD TA 2023
     Rencana Kerja Pemerintah Daerah TA 2023
     Penyesuaian Nomenklatur Program Kegiatan
     Arah Kebijakan Penyusunan RKPD Tahun 2023 Berdasarkan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023
     Arah Kebijakan Bidang Urusan
     Singkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah pusat
     Prinsip penyusunan APBD
     Kebijakan penyusunan APBD
     Teknis Penyusunan APBD

Lampiran Surat : No. 49/M/LKKN/VII/2023

  1. BIMTEK Implementasi SIPD Tahapan Perencanaan Tahun 2023
    Materi Bahasan :
     Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan beserta indikator dan pagunya ke dalam Aplikasi SIPD Perencanaan 2023
     Tata Cara Penginputan Renja OPD ke dalam aplikasi SIPD, mulai dari Registrasi Sub Kegiatan, input Rincian Belanja, sampai dengan Validasi Kegiatan serta cetak dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA).
     Tata Cara penyusunan rancangan awal renja tahun 2023
  2. BIMTEK Antisipasi Pemeriksaan oleh BPK Atas Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah Tahun 2022 / 2023
    Materi Bahasan :
     Peran BPK dalam Mendeteksi dan Pencegahan Fraud dan Korupsi
     Implementasi dan Pengembangan Three Lines Model dalam Deteksi dan Pencegahan Korupsi
     Strategi Deteksi dan Pencegahan Korupsi Melalaui Upaya Komprehensif dengan Membangun Kolaborasi Antar Sektor dan Aktor
     Menyusun Laporan Keuangan serta Antisipasi Audit BPK
  3. BIMTEK Tugas dan Tanggung Jawab bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dalam Pengelolaan Keuangan Daerah serta Implementasi Anggaran Keuangan Berbasis Kinerja dalam Membangun Akuntabilitas Administrasi Pemerintah Daerah
    Materi Bahasan :
     Penatausahaan Keuangan Daerah
     Tugas dan Tanggung Jawab serta Mekanisme Kerja PA,PPK SKPD, PPTK dan Bendahara
     Struktur Organisasi dan Para Pejabat yang Melaksanakan Pengeloaan Keuangan
     Pertanggunajawaban Pelaksaan APBD
     Pengeluaran Kas di SKPD
  4. BIMTEK Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
    Materi Bahasan :
     Sosialisasi PP No.12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
     Ketentuan Umum
     Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Permendagri No.77 Tahun 2020
     Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
     Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
     Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
     Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
     Pelaksanaan dan Penatausahaan
     Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
     Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  5. BIMTEK Penguatan Kebijakan BLUD Sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
    Materi Bahasan :
     Proses Bisnis dan Proses Akuntansi BLUD
     Proses Pencatatan dan Pelaporan Keuangan BLUD Berbasis SAK dan SAP
     Format Laporan Keuangan
     Pengawasan Keuangan dan Audit BLUD
     Aspek Kepatuhan
     Pembentukan SPI
     Review Kinerja
  6. BIMTEK Peningkatan Kompetensi Bendahara Pengeluaran Pembantu Instansi Pemerintah Daerah / SKPD Tahun 2023
    Materi Bahasan :
     UU No. 01 Tahun 2004 / Perbendaharaan Negara
     PP No. 12 Tahun 2019 tenatng Pengelolaan Keuangan Daerah
     PERMENDAGRI NO. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
     Tupoksi Bendahara Pengeluaran Pembantu Instansi Pemerintah Daerah
     Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah
    Lampiran Surat : No. 49/M/LKKN/VII/2023

 Perpajakan Bendahara Pengeluaran
 Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

  1. BIMTEK Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019
    Materi Bahasan :
     Perencanaan dan Penganggaran
     Perencanaan dan Penganggaran
     Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
     Cakupan Keuangan Daerah
  2. BIMTEK Pengelolaan Keuangan BUMDesa berdasarkan PP 11 Tahun 2021 dan Aspek Perpajakan
    Materi Bahasan :
     Menggali Potensi Permodalan BUMDes
     Adaptasi Bisnis BUMDes pada Masa Normal Baru” dan “Optimalisasi Aset Desa untuk Pengembangan BUMDes
     Regulasi Dan Kelembagaan Bumdes
     Analisis Kelayakan Usaha, Perencanaan Bisnis Dan Manajemen, BUMDES
     Aspek Perpajakan Bendahara Desa seperti PPh 21 , PPh 22, PPh 4 (2) dan PPN serta pelaksanaannya di Lapangan
     Rangkaian Pemenuhan Kewajiban Perpajakan seluruh Bendahara Desa
     Diskusi Permasalah yang disampaiakan oleh Bendahara Desa
  3. BIMTEK Pedoman Pengelolaan Keuangan Serta Arah Kebijakan Penggunaan Dana Desa /Kampung Tahun 2023
    Materi Bahasan :
     KEBIJAKAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN Dalam Rangka Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
     Pengelolaan Keuangan Desa
     Pengelolaan Aset Desa (Permendagri No.1 Tahun 2016)
     Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
     Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Dalam Reformasi Birokrasi
  4. BIMTEK Teknik Penyusunan Renja SKPD dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Serta IKU SKPD
    Materi Bahasan :
     Teknik Penyusunan Renja SKPD dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Serta IKU SKPD
     Penyusunan Renja SKPD dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
     Rencana Strategi (Renstra) Pada Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
     Penguatan Kapasitas dan Kinerja SKPD melalui Penguasaan Teknis Penyusunan Renstra, Renja dan Indikator Kinerja SKPD
  5. BIMTEK Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah Sesuai PERMENDAGRI Nomor 47 Tahun 2021 dan Penilaian Aset Sesuai Buletin Teknis Nomor 15 Tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual
    Materi Bahasan :
     Petunjuk Teknis Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah
     Pembukuan BMD atas Perolehan/Penerimaan BMD
     Penggunaan BMD
     Penerimaan Internal Pengguna Barang
     Pengeluaran Internal Penerima Barang
     Pemanfaatan BMD
     Reklasifikasi BMD
     Penambahan Masa Manfaat dan/atau Kapasitas Manfaat
     Pemelihaan BMD
     Penghapusan BMD