BIMTEK Permendagri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Materi Bahasan : Pemahaman Arsip dan Kode Arsip sesuai Permendagri Nomor 83 Tahun 2022 Pemahaman Arsip Dinamis Manfaat Arsip dan Kode Arsip Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah
BIMTEK Tata Kelola Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sesuai PP No. 28 Tahun 2020 Perubahan PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Materi Bahasan : Pemahan Barang Milik Negara/Daerah Pejabat Pengelola Barang Milik Negara/Daerah Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah Pemindahtangan Barang Milik Negara/Daerah Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah oleh Badan Layanan Umum Barang Milik Negara/Daerah Berupa Rumah Negara Ganti Rugi dan Sanksi
BIMTEK Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerae (BLUD) TAHUN 2023 Materi Bahasan : Dasar Ketentuan dan Tujuan Penerapan BLUD Mekanisme Penilaian Syarat Administratif BLUD sesuai Permendagri No.79 Tahun 2018 dan SE Mendagri No.900/2759/SJ Gambaran Umum Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal Gambaran Umum Penyusunan Dokumen Pola Tata Kelola Gambaran Umum Penyusunan Dokumen Rencana Strategi Bisnis dan Hubungan dengan Standar Pelayanan Minimal Gambaran Umum Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Pokok Simulasi Penilaian Dokumen Persyaratan Administratfi BLU/BLUD
BIMTEK Implentasi PERMENDAGRI Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Serta Pedoman Penyusunan APBD TA 2023 Materi Bahasan : Ketentuan Umum tentang Penyusunan RKPD TA 2023 dan Penyusunan APBD TA 2023 Rencana Kerja Pemerintah Daerah TA 2023 Penyesuaian Nomenklatur Program Kegiatan Arah Kebijakan Penyusunan RKPD Tahun 2023 Berdasarkan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023 Arah Kebijakan Bidang Urusan
BIMTEK Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara dan Permenpan RB Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintahan Untuk Penyederhanaan Birokrasi Materi Bahasan : Pedoman Pengelolaan Kinerja Pegawai Perencanaan Kinerja Pegawai Pelaksanaan, Pemantauan dan Pembinaan Kinerja Pegawai Sistem Informasi Kinerja Pegawai Sosialisasi Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi Peningkatan Integritas ASN sebagai rujukan untuk meningkatkan sistem integritas di setiap instansi pemerintah. Memproses hasil SPI sebagai masukan tata kelola, dan menyusun rencana aksi perbaikan yang harus dipantau secara berkala oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
BIMTEK Undang – Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah / Penguatan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Optimalisasi Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah Serta Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) Lampiran Surat Nomor : 275/M/PUSDIKLATNAS/VI/2023 Materi Bahasan : Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Transfer Ke Daerah Pengelolaan Belanja Daerah Pembiayaan Hutang Daerah Pembentukan Dana Abadi Sinergi Pendanaan Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional Ketentuan Pidana
BIMTEK Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2018 Materi Bahasan : Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD Keanggotaan DPRD Alat Kelengkapan DPRD Rencana Kerja DPRD Pelaksanaan Hak DPRD dan Anggota DPRD Persidangan dan Rapat DPRD Pengambilan Keputusan Pemberhentian Antar Waktu, Penggantian Anta Waktu, dan Pemberhentian Fraksi Kode Etik Pelayanan Atas Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat
BIMTEK Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Serta Peran dan Fungsi Aparatur Sekretariat DPRD dalam Menunjang Kegiatan Dewan Materi Bahasan : Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Sekretariat DPRD Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kinerja Penylenggaraan Bidang Urusan
BIMTEK Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Kesekretariatan DPRD terkait dengan Kedudukan Keuangan Protokoler DPRD Materi Bahasan : Tugas Pokok dan Fungsi serta Optimalisasi Sekretariat DPRD Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD dalam Rangka Mendukung Peningkatan Kinerja DPRD Sistem Pendukung : Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Etika Setwan dalam Melayani Pimpnan/Anggota DPRD sesuai hak Protokoler, Hak Administrasi dan Keuangan serta Tugas dan Kewajibannya Rencana Kerja Sekretariat DPRD pada Bagian Humas dan Keprotokolan
BIMTEK Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Materi Bahasan : Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Asas Umum dan Struktur APBD Pelaksanaan APBD Laporan Realisasi APBD dan Perubahan APBD Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
BIMTEK Peran DPRD dalam Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ Serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Materi Bahasan : Bentuk – Bentuk Pertanggungjawaban Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang – Undangan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten/Kota Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati/Walikota Peran DPRD dalam Memelihara dan menjaga NKRI sebagai Bagian dan Tujuan Otonomi Daerah Evaluasi dan Penutupan Lampiran Surat Nomor : 275/M/PUSDIKLATNAS/VI/2023
BIMTEK Pedoman Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Kinerja PNS Berdasarkan SE KemenPANRB No. 03 Tahun 2021 dan Permenpan & RB No.08 Tahun 2021 Materi Bahasan : Konsep dan teori pengertian sistem manajemen kinerja PNS Tujuan kinerja manajemen PNS Manfaat manajemen kinerja PNS Dasar hukum manajemen kinerja PNS Perencanaan kinerja. Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja Penyusunan SKP dan penilaian kinerja Tindak lanjut dan sistem informasi kinerja
BIMTEK Implementasi PP 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS Materi Bahasan : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Umum Manajemen ASN penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan Implemtasi dan Singkronisasi Penerapan PP No. 11 Tahun 2017 Skema – skema, seperti pemberhentian atas permintaan sendiri, karena batas usia pensiun dan karena perampingan organisasi dan kebijakan pemerintah
BIMTEK Implementasi Permenpan RB No.17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Sesuai Permenpan Rb No.6 Tahun 2022 Materi Bahasan : Prinsip Umum Pengelolaan Kinerja Pegawai Perencanaan Kinerja Pegawai Pelaksanaan, Pemantauan dan Pembinaan Kinerja Pegawai Penilaian Kinerja Pegawai Sistem Informasi Kinerja Pegawai
BIMTEK Pedoman Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Di Lingkungan Instansi Pemerintah Sesuai PermenPANRB No. 1 Tahun 2020 Materi Bahasan : Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Penetapan Hasil Analisis Jabatan Aspek – Aspek dalam Analisis Beban Kerja Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Teknik Pelaksanaan Analisis Beban Kerja Dokumen Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
BIMTEK Peningkatan Kompetensi Jafung ( Pengelolaan Jabatan Fungsional Umum Change Conflict Management dan Job Competency Materi Bahasan : Tugas dan Fungsi Pusbin JFK Dasar Umum Implementasi Tugas, Peran dan Kedudukan Jafung Strategi Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi JFK Kebijakan Baru dalam Jabatan Fungsional Kebijakan Penerapan Disiplin PNS dan Upaya Banding Administrasi
BIMTEK Sosialisasi PP No. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Materi Bahasan : Pengertian dan Ketentuan serta syarat PPPK Penetapan Kebutuhan dan Pengadaan dan Pengangkatan PPPK Penilaian Kinerja dan Masa Perjanjian Kerja PPPK Penggajian dan Tunjangan serta Pengembangan Kompetensi PPPK Pemberian Penghargaan dan Penerapan Disiplin bagi PPPK Macam dan Tatacara Pemutusan Hubungan Kerja PPPK Perlindungan dan Syarat – syarat Cuti PPPK Pengawasan dan Evaluasi serta Larangan bagi PPPK Lampiran Surat Nomor : 275/M/PUSDIKLATNAS/VI/2023
BIMTEK Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas Serta Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas Pada Pemerintah Daerah Materi Bahasan : Jenis – jenis dan Format Naskah Dinas Penyelenggaraan Naskah Dinas Tata Cara menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan Tata Cara Mencapai keterpaduan pengelolaan tata naskah dinas antar instansi pemerintah. Cara mewujudkan tata kearsipan yang semakin berdaya guna dan berhasil guna.
BIMTEK Sosialisasi Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Materi Bahasan : Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PERPRES No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Latar Belakang Perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 Point Perubahan Kebijakan Dalam Perpres No.12Tahun 2021 Tantangan Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Cluster Peraturan LKPP
BIMTEK Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif Materi Bahasan : RAB Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif Prosedur/Mekanisme Penyusunan atau Pembuatan Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif PKA yang bertugas untuk menyusun atau menciptakan RAB sesuai Peraturan Perundang-undangan Referensi rincian dan uraian rincian Belanja Kegiatan Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pengenalan Aplikasi Siskeudes versi terbaru
BIMTEK Penatausahaan Keuangan Daerah Berbasis Aplikasi SIPD Sesuai Permendagri No.77 Tahun 2020 Kepada PPK, SKPD dan Bendahara Pengeluaran Materi Bahasan : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) mulai dari prosedur, skema, alur pelaporan atau penyampaian Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah Informasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah Berbasis Elektronik Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
BIMTEK Penatausahaan Keuangan Daerah Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (e-SIPD) dan Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Daerah Materi Bahasan : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) mulai dari prosedur, skema, alur pelaporan atau penyampaian Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah Informasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah Berbasis Elektronik Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Manajemen Aset Barang milik daerah : Aset Tetap Tanah; Aset Tetap Peralatan dan Mesin Aset tetap Peralatan dan mesin (Alat Angkutan); Aset tetap Peralatan dan mesin(APK; Aset tetap bangunan dan gedung; Aset Tetap Bangunan Monumen; Aset tetap Bangunan Bukan Gedung; Aset tetap Jalan; Aset tetap lrigasi; Rekapitulasi Buku lnventaris Inventaris Aset (Penjelasan, Tujuan, Fungsi, Klarifikasi Kode dan Pembukuan Inventarisasi Aset
BIMTEK Audit Kinerja Berbasis Risiko dan Pengelolaan Keuangan Desa Materi Bahasan : Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa. Gambaran Umum Audit atas Pengelolaan keuangan desa Penetapan Objek Audit Dan Tahapan Audit Individual Program kerja Audit, Teknik Audit dan Kertas Kerja Audit Komuniksi Dan Pelaporan Hasil Audit
BIMTEK Peningkatan Kompetensi Tutor Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Materi Bahasan : Kebijakan paradigma merdeka belajar dan guru penggerak Peran Direktorat dalam mewujudkan ekosistem pendidikan yang sesuai abad 21 Peran Direktorat dalam menciptakan kepemimpinan pembelajaran dan kemandirian dalam pengembangan profesional pendidik. Kebijakan penguatan pendidikan karakter dan konsep pendidikan karakter. Lampiran Surat Nomor : 275/M/PUSDIKLATNAS/VI/2023 Merancang implementasi penguatan pendidikan karakter. Refleksi penerapan pembelajaran transformasi merdeka belajar pada satuan pendidikan. Stategi penerapan pendidikan abad ke-21 dan Pendidikan 4.0
BIMTEK Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan LAKIP/LKJip 2022 – 2023 DAN Pedoman Penyusunan RENSTRA & RENJA OPD Materi Bahasan : Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis (RENSTRA) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (RKAKL)
BIMTEK Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan dan Penerapan Keprotokoleran dalam Lingkup Ajudan Pimpinan, MC dan Acara Table Manner di Lingkungan Pemda Materi Bahasan : Pengertian, Peran, Tugas dan Fungsi Protokol Manajemen Keprokolan dan Table Manner Manajemen Kehumasan Pemerintah Daerah sesuai dengan PermenPAN No. 30 Tahun 2011 Kiat Praktis Kehumasan Piawai Berbicara di depan Publik (Public Speaking)
BIMTEK Sosialisasi PP No. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Materi Bahasan : Pengertian dan Ketentuan serta syarat PPPK Penetapan Kebutuhan dan Pengadaan dan Pengangkatan PPPK Penilaian Kinerja dan Masa Perjanjian Kerja PPPK Penggajian dan Tunjangan serta Pengembangan Kompetensi PPPK Pemberian Penghargaan dan Penerapan Disiplin bagi PPPK Macam dan Tatacara Pemutusan Hubungan Kerja PPPK Perlindungan dan Syarat – syarat Cuti PPPK Pengawasan dan Evaluasi serta Larangan bagi PPPK
BIMTEK Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan / Legal Drafting bagi Bagian Hukum Pemerintah Daerah dan DPRD Materi Bahasan : Legislatif Drafting Ilmu Perundang Undangan Norma Hukum dan Keputusan Hukum Teknik Perancangan Peraturan Perundang Undangan Proses pembentukan Undang – Undang di Indonesia Hukum dan Peraturan Perundang – Undangan
BIMTEK Manajemen Pengelolaan Arsip Yang Dinamis dan Statis Serta Manajemen Pemusnahan Arsip Berdasarkan Undang – Undang Nomor 43/2009, PP 28/2012 dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 25/2012 Materi Bahasan : Sosialisasi Perka ANRI NO.25 Tahun 2012 Memahami Nomenklatur Dokumentasi dan Kearsipan di Daerah Manajemen Pengelolaan Arsip yang Dinamis dan Arsip Statis Sistem Pengelolaan dan Pemusnahan Arsip Prinsip Pemusnahan Arsip Prosedur Pemusnahan Arsip
BIMTEK Peningkatan Kompetensi PPK Dalam Implementasi Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Materi Bahasan : Pendahuluan Pendekatan Hukum Versus Manajemen Rincian Unit Kompetensi untuk Penilaian Kompetensi PPK Konstelasi Porlem Nomor 12 Tahun 2021 Unit Kompetensi PPK Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Lampiran Surat Nomor : 275/M/PUSDIKLATNAS/VI/2023
BIMTEK Penyusunan Standard Biaya Keluaran (SBK) TA 2023 Materi Bahasan : Kerangka Regulasi Pengaturan Standar Biaya Peran Standar Biaya Ketentuan Standart Biaya Keluaran Ketentuan SBK BLU Rekomendasi BPK Peran APIP dalam SBK Kebijakan SBK TA 2023
BIMTEK Penyusunan LPPD, LKPJ, RLPPD dan EPPD Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PP No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Materi Bahasan : Gambaran Umum Permendagri Nomor 18/2020 dan PP 13/2019; Penyusunan dan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ); Penyusunan dan Penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sistem Informasi Elektronik Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
BIMTEK Audit Berbasis Resiko dan Audit Kinerja Pencegahan Tipikor Dalam Pengadaan Barang dan Jasa pada Korporasi BUMN/BLU/D, Kementerian, Lembaga, SKPD Tahun 2023 Materi Bahasan : Sistem Perencanaan Keuangan Negara dan Peran APIP dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi sesuai UU No.17 Tahun 2013 Antisipasi Pemeriksaan oleh Auditor (BPK – BPKP) atas Pengelolaan Keuangan Negara Strategi Identifikasi Penganggaran dan Audit, Mitigasi Resiko dan Audit dalamsProses Perencanaan Pengadaan Peran GCG, system pengenndalian, Manajemen dan Internal Auditor dalam mengurangi Korupsi Satuan Pengawasan Internal (SPI) dalam Mencapai Earning Power dan Rate Of Return yang menguntungkan Perusahaan Aspek Hukum Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan BUMN, BUMD, SKPD dan Perbankan
BIMTEK Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan dan Perencanaan Anggaran Responsif Gender PPRG Materi Bahasan : Mengenal dan Memahami Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (PUG) Konsep Gender Kebijakan Nasional Pengarusutamaan Gender Pelaksanaan PUG Pra Syarat Pelaksanaan PUG Perencanaan Pembangunan PUG Implementasi PUG di Indonesia : Kemajuan dan Kendala yang Dihadapi
BIMTEK Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2023 Materi Bahasan : Tujuan dan Manfaat Pedoman ABK. Perencanaan Stratejik dan Rencana Pembangunan di Daerah Anggaran Berbasis Kinerja & Standar Pelayanan Minimal Keterkaitan antara Renstra/Renja, ABK, dan SPM Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Konsep dan Aplikasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja Konsistensi Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Perumusan Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Perumusan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) berbasis kinerja Perangkat Daerah
BIMTEK Penatausahaan Keuangan Daerah Berbasis Aplikasi SIPD Sesuai Permendagri No.77 Tahun 2020 Kepada PPK, SKPD dan Bendahara Pengeluaran Materi Bahasan : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) mulai dari prosedur, skema, alur pelaporan atau penyampaian Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah Informasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah Berbasis Elektronik Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Lampiran Surat Nomor : 275/M/PUSDIKLATNAS/VI/2023
BIMTEK Optimalisasi Peran Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda Dan Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Materi Bahasan : Pembentukan dan Organisasi Polisi Pamong Praja Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Sumber Daya Manusia Kewajiban Pemerintah Daerah Pembinaan, Pengawasan, Penghargaan dan pelapor
